Kemenko PMK bahas penanganan pasca kerusuhan Papua dan Papua Barat
09/11/2019
Pascakerusuhan sosial yang terjadi di Kab Manokwari dan Jayapura hingga Kota Sorong, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Dody Usodo HGS menggelar rapat guna membahas penanganan kerusuhan Papua dan Papua Barat.
Rapat Koordinasi Penanganan Korban Konflik di Kabupaten Nduga, Papua
07/24/2019
Kemenko PMK pada tanggal 24 Juli 2019 mengadakan Rapat Koordinasi yang membahas tentang penanganan korban konflik di Kab Nduga, Papua, di ruang rapat lt.3 gedung Kemenko PMK . Rakor dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dan dihadiri oleh Perwakilan dari K/L terkait dan jajaran terkait lainnya di lingkungan Kemenko PMK seperti Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kedeputian bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kedeputian bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, dan Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
SNPK Meluncurkan Cakupan 34 Provinsi
12/17/2014
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meresmikan dimulainya cakupan nasional Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) di Jakarta, Selasa 2 Desember 2014. SNPK kini memantau insiden kekerasan di seluruh 34 provinsi, setelah sebelumnya memantau 13 provinsi. Data dan analisis SNPK dapat diakses publik melalui www.snpk-indonesia.com. Peresmian cakupan nasional SNPK dilakukan oleh Menko PMK Puan Maharani didampingi oleh Deputi I Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampagilei dan Su Yeong Yu dari Kementerian Keuangan dan Strategi Republik Korea selaku mitra. Peresmian SNPK dilanjutkan dengan Seminar Sistem Pemantauan Kekerasan di Asia Tenggara yang diikuti oleh delegasi Thailand, Filipina, Myanmar, Nepal, Timor Leste, dan perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia.
SNPK Segera Pantau Insiden Kekerasan di Jawa Timur
06/25/2014
Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) akan segera memantau insiden kekerasan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Jawa Timur (Jatim). Hal ini ini disampaikan dalam acara Fasilitasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di Jatim Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim di Hotel Sahid Surabaya.
Pertukaran Pengetahuan Indonesia - Thailand dalam Pencegahan dan Manajemen Konflik
06/26/2013
Delegasi dari Deep South Watch (DSW) Thailand mengunjungi Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) di Jakarta pada 17-20 Juni 2013. DSW berafiliasi dengan CSCD (Center for Conflict Studies and Cultural Diversity) di Universitas Prince of Songkla (PSU) di Pattani Thailand. Kunjungan bertujuan untuk bertukar pengalaman dengan tim SNPK di Indonesia dalam membangun database pemantauan kekerasan dan melakukan berbagai jenis analisis untuk mendukung kebijakan manajemen konflik berbasis bukti.
Seminar dan Pelatihan “Capaian Penanganan Konflik Aceh Berbasis Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)”
06/17/2013
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Aceh menghelat seminar yang bertajuk “Capaian Penanganan Konflik Aceh Berbasis Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)”. Seminar sehari yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 2013 ini, di buka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Nasir Zalba, SE, bertempat di Hotel Rumoh PMI, Banda Aceh.
Peluncuran Situs Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)
12/07/2012
Situs data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (www.snpk-indonesia.com) diluncurkan secara resmi pada 7 Desember 2012 oleh Menko Kesra Agung Laksono di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara peluncuran dihadiri oleh perwakilan Bappeda dari sembilan wilayah pemantauan SNPK, pejabat kementerian terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.