Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia

Delegasi dari Deep South Watch (DSW) Thailand mengunjungi Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) di Jakarta pada 17-20 Juni 2013. DSW berafiliasi dengan CSCD (Center for Conflict Studies and Cultural Diversity) di Universitas Prince of Songkla (PSU) di Pattani Thailand. Kunjungan bertujuan untuk bertukar pengalaman dengan tim SNPK di Indonesia dalam membangun database pemantauan kekerasan dan melakukan berbagai jenis analisis untuk mendukung kebijakan manajemen konflik berbasis bukti.

Pattani, bersama Narathiwat dan Yala, adalah provinsi-provinsi paling selatan Thailand yang dilanda konflik separatisme sejak beberapa dekade terakhir. Mayoritas penduduk di wilayah tersebut adalah Muslim Melayu dan konflik separatis semakin bereskalasi sejak pertengahan 2000. DSW mulai menyusun database sejak 2004 bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya di PSU. Tujuan awalnya ialah mengumpulkan data untuk memantau konflik separatisme yang makin meningkat.

Melalui kunjungan ke Indonesia, DSW sangat tertarik mendiskusikan pengalaman tim SNPK dalam mengumpulkan data menggunakan kategori kekerasan secara luas, mengembangkan instrumen koleksi data yang sistematis, dan melakukan beragam analisis. Selain itu, dalam konteks pembicaraan damai yang berlangsung di Thailand, DSW berminat mengelaborasi kebutuhan dan proses pengembangan database dalam konteks pascakonflik. Sebaliknya, tim SNPK sangat tertarik dengan pengalaman DSW menjalin kerjasama dengan akademisi, pemerintah lokal, dan organisasi masyarakat sipil dalam diseminasi data.

Selama 4 hari kunjungan, delegasi Thailand mengadakan sejumlah kegiatan. Pada 17 Juni mereka mengamati demonstrasi proses pengumpulan dan pengolahan data dan meninjau fasilitas proyek SNPK. Delegasi juga bertemu dengan mitra proyek The Habibie Center (THC) untuk bertukar pengalaman mengenai analisis data, pelaporan, dan strategi diseminasi.

Seminar: “Pertukaran Indonesia-Thailand dalam Pencegahan dan Manajemen Konflik dengan Pendekatan Berbasis Bukti”

Pada 19 Juni 2013, mereka berpartisipasi dalam seminar “Pertukaran Indonesia-Thailand dalam Pencegahan dan Manajemen Konflik dengan Pendekatan Berbasis Bukti”. Direktur DSW Dr. Srisompob Jitpiromsri menjelaskan, DSW pada awalnya mengumpulkan data dari koran harian. Namun, media cetak di Thailand kurang efektif karena sistem pers yang sangat sentralistik. Kemudian DSW berhasil mengembangkan database dengan menambahkan informasi dari sumber-sumber pemerintah. Dr Srisompob menambahkan, DSW berfokus pada mengumpulan data insiden insurgensi, termasuk yang masih dalam penyelidikan. Menurutnya, sejak 2004 terlihat bahwa jenis kekerasan yang dilancarkan kelompok separatis kian beragam.

Dr. Anders Engvall, research fellow dari Stockholm School of Economics (SSE), mempresentasikan hasil penelitian tentang “Analisis Spasial Konflik Thailand Selatan” berkolaborasi dengan CSCD. Penelitian ini bertujuan memahami dengan lebih baik dinamika konflik di tingkat lokal dengan membuat peta spasial melalui geocoding insiden dan indikator sosial ekonomi. Peta spasial digunakan untuk menganalisis pola, tren, dan faktor-faktor lokal yang menyumbang pada kekerasan separatisme di berbagai level yakni provinsi, kabupaten, hingga desa. Analisis spasial dapat digunakan untuk impact assessment serta monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Project Manager SNPK di THC Imron Rasyid mempresentasikan pengalaman THC menggunakan data SNPK untuk melakukan analisis konflik di Indonesia. Berdasarkan data SNPK, THC melakukan analisis rutin melalui penerbitan Kajian Perdamaian dan Kebijakan, melakukan penelitian tentang Segregasi dalam wilayah pasca-konflik di Provinsi Maluku, dan membangun Indeks Intensitas Kekerasan. THC menunjukkan data SNPK dapat digunakan untuk memonitor total insiden dan dampaknya berdasarkan tipe kekerasan, melakukan perbandingan antarwilayah, memetakan wilayah-wilayah rawan konflik, hingga menganalisis tren kekerasan jangka panjang di wilayah tertentu.

Lokakarya Pertukaran Teknis:

Selain kunjungan dan seminar, delegasi Thailand dan tim SNPK mengadakan tiga sesi workshop teknis di Kantor Bank Dunia. Lokakarya teknis ini berfokus pada dua area inti:

Keuntungan melakukan pemantauan menggunakan kategori kekerasan secara luas: Berdasarkan data SNPK, jumlah kasus kriminalitas akan meningkat di wilayah pascakonflik setelah perdamaian tercapai. Berkaca pada pengalaman Indonesia, amat penting untuk mencatat kasus kriminalitas dan kekerasan non-separatisme agar dapat dilakukan analisis komprehensif di era pascakonflik. Selain itu, faksionalisasi kelompok separatis dapat menimbulkan jenis kekerasan baru. Perkembangan semacam ini perlu dimonitor agar pemerintah dapat memberikan respon kebijakan yang efektif.

Manfaat standardisasi instrumen pemantauan kekerasan: Pengalaman SNPK menunjukkan bahwa standardisasi sistem koding membantu penyusunan database apabila data memiliki banyak variabel. Amat penting untuk menetapkan definisi dan kriteria insiden secara jelas, melakukan standardisasi dan kuantifikasi sistem koding, serta menjalankan mekanisme quality control. Definisi dan ruang lingkup database harus disusun mempertimbangkan konteks lokal agar sesuai dengan kebutuhan lembaga. Pada akhir lokakarya, kedua tim membahas rencana tindak lanjut di masa mendatang.

Tim DSW terdiri dari Dr Srisompob Jitpiromsri dan Supaporn Panatnachee. Sementara itu, CSCD menyertakan tim peneliti Nisalma Kuseng dan Sulinda Muangsuk didampingi research fellow SSE Dr. Anders Engvall.