Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia

Definisi Kekerasan

Insiden

Kekerasan memilik makna yang luas dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik terhadap manusia dan harta benda melalui penyerangan, pemerkosaan, kerusuhan, perkelahian dan seterusnya, pembatasan ruang gerak melalui penculikan, blokade, dan juga yang sifatnya psikologis seperti intimidasi atau terorPada studi SNPK definisi kekerasan adalah tindakan-tindakan baik antara individu maupun antara kelompok yang menyebabkan atau dapat menyebabkan dampak fisik terhadap manusia atau harta benda. Kriteria-kriteria untuk menuntukan kekerasan adalah: Tindakan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan dampak fisik terhadap manusia atau harta benda: Tindakan yang menyebabkan dampak secara fisik yaitu korban luka-luka, memar,tewas, diperkosa/dicabuli, bangunan rusak, kaca pecah, rumah hangus dibakar, dan lainnya masuk dalam definisi kekerasan SNPK. Definis ini berlaku ketika jumlah dari dampak itu jelas dan juga ketika jumlah dampak (misalnya berapa orang cidera) itu tidak diketahui dengan jelas. Dalam kasus seperti ini, tetap dicatat kejadian tersebut sebagai kekerasan tetapi dampaknya tidak dihitung. Tindakan yang merampas kebebasan individu atau kelompok: Beberapa tindakan tidak secara langsung menyebabkan dampak fisik tetapi secara paksa dapat membatasi kebebasan untuk bergerak. Contohnya, penculikan, di mana satu orang diculik dan dilepaskan setelah membayar tebusan. Bisa jadi korban penculikan tersebut tidak mengalami luka apapapun. Kejadian seperti ini tetap dihitung sebagai kekerasan. Tindakan kekerasan harus sengaja dan sadar: Menurut SNPK, satu tindakan merupakan kekerasan hanya kalau dilakukan dengan sengaja dan secara sadar. Dampak fisik yang disebabkan oleh kecelakan (tidak sengaja) atau oleh tindakan orang yang mengalami gangguan jiwa (tidak sadar) tidak masuk dalam definisi kekerasan SNPK.

Dua atau lebih dari dua peristiwa terpisah dapat dihitung sebagai satu ‘insiden kekerasan’, selama perisitwa itu memenuhi seluruh dari tiga syarat berikut ini: Syarat waktu: Kedua peristiwa itu harus terjadi pada tanggal yang sama. Jika kedua peristiwa itu melibatkan isu dan aktor yang sama, namun terjadi pada tanggal yang berbeda, maka dianggap sebagai dua insiden yang berbeda. Contoh: jika dua desa bentrok menyangkut batas tanah pada dua hari yang berbeda , akan dianggap sebagai dua insiden. Namun, apabila keduanya berkelahi dua kali pada hari yang sama, kita menyebutnya sebagai satu insiden. Syarat konteks: Masalah yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak harus sama. Jika sekelompok orang yang sama berdemonstrasi dua kali di kantor DPRD yang sama, tetapi sekelompok orang tersebut berdemonstrasi mengenai isu yang berbeda (misalnya, pagi demonstrasi tentang RUU Anti Pornografi, kemudian sore demonstrasi tentang izin minyak kelapa sawit), maka peristiwa itu adalah dua insiden yang berbeda. Namun jika dua kelompok yang berbeda melakukan demonstrasi dengan isu yang sama namun dalam pendapat yang berbeda (pro-kontra) maka hal tersebut adalah satu insiden yang sama. Syarat orang yang terlibat: Setidaknya, salah satu pihak dari aktor dalam kedua peristiwa harus merupakan aktor yang sama, di mana ‘aktor’ mengacu pada individu-individu tertentu, bukan afiliasi dari kelompok atau organisasi. Laporan surat kabar mungkin mengatakan bahwa aktor dalam kedua peristiwa adalah kelompok atau organisasi, (seperti warga desa tertentu). Namun, untuk dapat menyebut kedua peristiwa itu sebagai satu insiden, perlu diketahui apakah orang yang terlibat dalam kedua peristiwa tersebut adalah orang yang sama. Sebagai contoh: Jika orang lain dari desa tertentu bentrok dengan sejumlah orang, dua kali dalam sehari (dengan korban yang berbeda pada kedua peristiwa itu), menyangkut isu yang sama, maka peristiwa itu adalah satu insiden. Jika kelompok ormas tertentu menggelar long march untuk berdemonstrasi di depan gedung DPR pada pagi hari, kemudian mereka merusak gedung lembaga pemerintah di lokasi lain pada sore hari, peristiwa itu bisa merupakan satu insiden yang sama jika melibatkan isu yang sama.

Lokasi insiden, adalah lokasi di mana insiden yang dilaporkan itu terjadi, meliputi: Provinsi dan Kabupaten atau Kota mengunakan kode lokasi BPS. Supaya data yang dikumpulkan memiliki standar, lokasi Provinsi dan Kabupaten () dicatat menurut pemekaran daerah pada tahun 2008. Lokasi kecamatan dan desa insiden kekerasan juga direkam jika disebutkan dalam laporan berita-berita dari surat kabar. Meski demikian, lokasi kecamatan dan desa dicatat seperti apa adanya dan belum disesuaikan dengan hasil proses pemekaran yang berjalan terus-menerus

Tanggal Insiden adalah tanggal terjadinya insiden (bukan tanggal terbit berita dari surat kabar). Misalnya, jika sebuah surat kabar yang terbit pada 29/03/1998 menyebut bahwa sebuah insiden terjadi ‘tadi malam’, maka tanggal insiden itu berarti 28/03/1998

Informasi nama sumber (baik media maupun non-media) dan tanggal terbit direkam untuk setiap insiden kekerasan. Jika lebih dari satu surat kabar melaporkan insiden yang sama, maka semua sumber dan tanggal terbit dicatat pada database

Konflik memiliki pemaknaan yang luas dan dapat mencakup berbagai pertentangan. Pemahaman bagi seluruh pengguna data akan sangat beragam dalam memaknai definisi konflik. Namun, dalam konteks database SNPK, pendekatan konflik adalah berdasarkan definisi Coser (1956). Berdasarkan definisi tersebut, konflik dengan kekerasan adalah peristiwa-peristiwa di mana tindakan kekerasan dilakukan karena adanya sengketa yang melatarbelakangi atau diperselisihkan dan pihak tertentu yang menjadi sasaran. Definisi konflik kekerasan tersebut mencakup insiden-insiden berskala kecil yang hanya melibatkan beberapa individu dan/atau insiden besar antar-kelompok.

Penting untuk diketahui bawha sebab dibalik suatu insiden kekerasan bisa saja rumit dan melibatkan faktor sosial, psikologis, dan struktural. Karena tujuan database SNPK adalah menyediakan data secara cepat dan ringkas, maka database tidak dapat mendalami hal-hal tersebut. Akan tetapi informasi tentang pemicu konflik (proximate trigger) bisa dianalisis melalui variabel-variabel yang ada di daftar tipe konflik berikut ini.

Kode Pada Data Mantah	Daftar Jenis dan Tipe Konflik	Keterangan
KONFLIK
88881	Konflik Sumber Daya	Tindakan kekerasan dipicu oleh sengketa sumber daya (lahan, tambang, akses pekerjaan, gaji, polusi dll)
1102	Sumber daya lainnya	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah sumber daya selain yang ada di daftar SNPK
1103	Masalah lahan	Tindakan kerasan dipicu oleh lahan (milik umum atau privat )
1104	Masalah sumber daya alam	Tindakan kekerasan dipicu oleh sumber daya alam (milik umum atau privat misalnya tambang)
1105	Sumber daya buatan manusia (milik umum atau privat)	Tindakan kekerasan dipicu oleh sumber daya buatan manusia (milik umum atau privat)
1106	Akses	Tindakan kekerasan dipicu oleh akses terhadap pekerjaan, pasaran, rute/jalur, pelanggan, dsb.
1107	Lingkungan	Tindakan kekerasan dipicu pleh kerusakan lingkungan, polusi udara, polusi suara/kebisingan
1108	Gaji/upah/perburuhan	Tindakan kekerasan dipicu oleh komplain terhadap upah, kondisi ketenagakerjaan, hubungan buruh dengan manajemen, dll
88882	Konflik Tata Kelola Pemerintah	Tindakan kekerasan dipicu oleh kebijakan atau program pemerintah (pelayanan publik, korupsi, subsidi, pemekaran dll)
2202	Tata kelola pemerintahan lainnya	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah tata kelola pemerintahan selain yang ada di daftar SNPK
2203	Tender	Tindakan kekerasan dipicu oleh persoalan terkait dengan tender termasuk korupsi dalam proses tender
2204	Korupsi	Tindakan kekerasan dipicu oleh korupsi atau penyalahgunaan dana milik pemerintah tidak terkait dengan persoalan tender
2205	Pelayanan publik	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, yang disediakan oleh pemerintah
2206	Harga komoditas/ subsidi	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait harga komoditas atau subsidi
2207	Program pemerintah	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait program pemerintah SELAIN TENDER, KORUPSI, PELAYANAN PUBLIK, SERTA HARGA KOMODITAS DAN SUBSIDI. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan program pemerintah, prioritas pendanaan dan komplain/ pengaduan tentang pelaksanaan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, masalah gaji dan pegawai pemerintah.
2211	Pemekaran wilayah	Tindakan kekerasan dipicu oleh pemekaran wilayah atau batas wilayah
2212	Penegakan hukum	Tindakan kekerasan dipicu oleh penangkapan, masalah yang berkaitan dengan tindakan aparat keamanan, atau ketidakpuasan terhadap jalannya/keputusan pengadilan
88883	Konflik Pemilihan dan Jabatan	Tindakan kekerasan dipicu oleh persaingan antara dua pihak berkaitan dengan pemilihan atau jabatan
3302	Pemilihan dan jabatan lain	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah pemilihan/jabatan selain yang ada di daftar SNPK
3303	Pemilihan/jabatan nasional	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan tingkat nasional (misalnya: pemilihan umum, tuntutan mundur terhadap anggota MPR/DPR, Presiden atau Wakil Presiden)
3304	Pemilihan/jabatan provinsi	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat provinsi (misalnya: pilkada tingkat provinsi, tuntutan mundur terhadap pejabat tingkat provinsi/gubernur)
3305	Pemilihan/Jabatan kebupaten/kota	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat kebupaten/kota (Pilkada dan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota tuntutan mundur terhadap pejabat tingkat kabupaten/kota, misalnya bupati/walikota)
3306	Jabatan kecamatan	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat kecamatan (misalnya, perselisihan atas jabatan camat)
3307	Pemilihan/Jabatan desa/ kelurahan	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat desa/ kelurahan (misalnya, Pilkades, pemilihan BPD, posisi/pengaruh/ kekuasaan di dalam partai politik)
3308	Jabatan pemerintah lain	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pegawai pemerintah di tingkat selain tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa
3309	Jabatan/pengaruh/kekuasaan di dalam partai politik	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan di dalam partai politik
88889	Konflik Separatisme	Tindakan kekerasan yang dipicu oleh upaya pemisahan dari NKRI
9903	Separatisme	Tindakan kekerasan dipicu oleh perjuangan untuk kemerdekaan/pemisahan dari NKRI
88884	Konflik Identitas	Tindakan kekerasan dipicu oleh identitas kelompok (agama, ethnis, suku dll)
4402	Identitas Lainnya	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah identitas selain yang ada di daftar SNPK
4403	Antaretnis/antarsuku	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu etnis/suku (misalnya, perselisihan atas atribut dan simbol kultural perantau/transmigran, bahasa dan sebagainya)
4404	Antaragama	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang melibatkan dua pemeluk agama berbeda
4405	Intraagama	Tindakan kekerasan dipicu oleh su-isu di dalam satu agama (misalnya, antarsekte atau aliran yang berbeda)
4406	Antara migran/pengungsi dengan lokal	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang terkait migrasi/perantauan/pengungsi
4407	Antara migran/pengungsi dengan lokal dan etnis tertentu	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang terkait migrasi/perantauan/pengungsi maupun etnisitas/kesukuan
4408	Geografis	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah antarkampung yang sudah lama terjadi
4409	Gender	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu terkait gender
4410	Identitas Olahraga	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu antar pendukung tim/klub olahraga
4411	Identitas sekolah/universitas	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu antarpelajar dari sekolah/fakultas/universitas (misalnya, tawuran antarsekolah)
88885	Konflik Main Hakim Sendiri	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah balas dendam (tersinggung, pencurian, hutang, kecelakaan dll)
5502	Main hakim sendiri lainnya	Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas isu selain yang ada di daftar SNPK
5503	Pembalasan atas penghinaan	Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas penghinaan/rasa malu/kehilangan muka/tersinggung
5504	Pembalasan atas kecelakaan	Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas kecelakaan lalu lintas (misalnya, tabrakan, tabrak lari dll)
5505	Pembalasan atas hutang	Kekerasan dilakukan untuk menagih/menyelesaikan masalah hutang-piutang
5506	Pembalasan atas pencurian	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pencurian/penipuan yang berakibat kerugian uang
5507	Pembalasan atas pengrusakan	kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pengrusakan harta benda
5508	Melawan/membalas perselingkuhan	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku selingkuh/zina
5509	Pembalasan atas penganiayaan	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pembunuhan/penganiayaan/pemukulan/pemerkosaan
5510	Melawan tempat maksiat	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku atau merazia tempat perjudian/mabuk-mabukan/narkotika/pelacuran
5511	Melawan santet	Kekerasan dilakukan untuk menghukum/membalas santet/ilmu hitam
88880	Konflik Lainnya	Tipe kekerasan lainnya
1	Tidak jelas	Pemicu konflik kekerasan belum jelas
2	Tipe kekerasan lainnya	Tindakan kekerasan yang dipicu oleh masalah selain yang ada di daftar SNPK
Kekerasan dalam Penegakan Hukum
88886	Kekerasan dalam Penegakan Hukum	Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan formal dalam merespon tindak kriminalitas termasuk kekerasan yang dianggap sesuai dengan atau melebihi wewenang mereka
6603	Kekerasan dalam Penegakan Hukum	Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di dalam menjalankan tugasnya, dalam proses penangkapan dan/atau interogasi.
Kriminalitas
88887	Kriminalitas	Tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu.
7703	Kriminalitas	Tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu.
KDRT
88888	KDRT	Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, di mana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/satu rumah
8803	KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang tinggal satu atap, termasuk terhadap pembantu rumah tangga dan kekerasan antara pasangan kekasih yang sudah tinggal satu rumah.

Kekerasan dalam Penegakan Hukum:

Kekerasan dalam Penagakan Hukum merupakan seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat formal yaitu Polisi, TNI, dan Brimob dalam mejalankan tugasnya, seperti penembakan yang dilakukan saat mengejar/menangkap/menginterogasi tersangka pelaku kejahatan. Ada beberapa hal yang penting diketahui mengenai jenis kekerasan ini:

• Jika aparat keamanan bertindak untuk dan atas nama lembaga pemerintah yang lain dalam konteks konflik dan terjadi kekerasan, maka insiden tersebut akan dikoding sebagai ‘konflik’ bukan sebagai kekerasan dalam penagakan hukum.

• Jenis kekerasan ini hanya mencatat insiden di mana aparat formal bukan aparat informal seperti hansip atau satpam bertindak dalam tugas. Ketika kekerasan dilakukan oleh anggota aparat keamanan dalam kapasitas pribadi maka insiden tersebut tidak masuk dalam jenis kekerasan ini.

• Sistem SNPK tidak dapat membedakan tindakan kekerasan oleh aparat dalam pelaksanan tugas yang sesuai dengan kewenangan dan yang tidak melebihi kewenangan.

88886	Kekerasan dalam Penegakan Hukum	Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan formal dalam merespon tindak kriminalitas termasuk kekerasan yang dianggap sesuai dengan atau melebihi wewenang mereka
6603	Kekerasan dalam Penegakan Hukum

Kriminalitas:

Menurut sistem SNPK, kriminalitas kekerasan adalah tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya antara dua pihak. Motivasi dibalik suatu tindakan kriminalitas kekerasan bisa saja uang (misalnya perampokan atau penculikan) atau kesenangan pribadi (pemerkosaan atau pembunuhan berantai). Sedangkan kekerasan dalam konteks konflik dilakukan karena ada sengketa antara dua pihak (misalnya sengketa tanah, jabatan, agama atau lainya). Oleh karena itu, dalam sistem SNPK, suatu tindakan pembunuhan bisa saja dikoding sebagai ‘Konflik’ jika ada sengketa di baliknya (misalnya pembunuhan terhadap tokoh kelompok tertentu oleh kelompok lain) atau dikoding sebagai ‘Kriminalitas’ jika tidak ada sengketa antar kedua pihak (misalnya pembunuhan berantai).

88887	Kriminalitas	Tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu.
7703

KDRT:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, di mana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/ satu rumah, termasuk di dalamnya kekerasan yang dilakukan anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga dan kekerasan yang terjadi antara pasangan kekasih yang sudah tinggal satu rumah. Pada kasus di mana seorang paman memukuli keponakannya dan si keponakan tersebut tinggal bersama pamannya, maka insiden tersebut digolongkan ke dalam KDRT, tetapi jika mereka tidak tinggal dalam satu rumah maka insiden tersebut dapat digolongkan sebagai jenis kekerasan lainnya

88888	KDRT	Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, di mana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/satu rumah
8803

Dinamika masing masing insiden kekerasan bisa berbeda. Kekerasan yang melibatkan massa, misalnya, bentrokan, kerusuhan atau pengeroyokan sangat berbeda dengan kekerasan yang melibatkan hanya individu atau beberapa individu, misalnya penganiayaan, perkelahian atau penculikan. Bentuk yang lainnya adalah kekerasan yang berbentuk teror dengan mengunakan bom atau bahan peledak lainnya. Agar perbedaan bentuk kekerasan tersebut bisa dianalisis, di dalam sistem SNPK bentuk setiap insiden kekerasan dicatat berdasarkan daftar bentuk kekerasan.

Kode Pada Data Mantah	Daftar Bentuk Kekerasan	Keterangan
3	Demonstrasi	Unjuk rasa di mana kekerasan dilakukan (demo damai tidak masuk)
4	Blokade	Penyanderaan jalan /rute tertentu supaya orang lain tidak bisa lewat
5	Kerusuhan	Kekerasan satu arah arah di mana kelompok (lebih dari 15 orang, massa) yang bergerak menyerang orang lain dan/atau menyerang dan merusak harta benda
6	Bentrokan	Kekerasan dua arah di mana ada bentrokan antarkelompok (lebih dari 10 orang atau menggunakan istilah “kelompok” atau “massa”)
7	Perkelahian	Kekerasan dua arah tapi skalanya lebih kecil dari bentrokan (antarkelompok kecil atau antarindividual, “beberapa orang”)
8	Pengeroyokan	kekerasan satu arah di mana banyak orang berkumpul secara tiba-tiba untuk menyerang individu atau kelompok kecil
9	Serangan teror	Serangan dengan gaya teror seperti bom atau serangan granat
10	Pengrusakan	Kekerasan di lakukan hanya terhadap harta benda
11	Penganiayaan	Serangan fisik oleh individu atau beberapa individu terhadap orang lain, misalnya, pemukulan/ pengejaran/pembunuhan/pencabulan/pemerkosaan
12	Sweeping	Masuk secara paksa untuk mencari orang/kelompok tertentu
13	Penculikan	Merempas kekebebasan
14	Perampokan	Perampokan (di mana pelaku berhadapan dengan korban dan mendapatkan intimidasi)
1	Tidak jelas	Bentuk tidak jelas
2	Lainnya	Bentuk Lainnya

Aktor adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam insiden kekerasan, bukan hanya pelaku tetapi jugakorban/sasaran. Dalam setiap insiden kekerasan tentu ada dua pihak dan afiliasi aktor yang terlibat,dari kedua belah pihak yakni Pihak 1 dan Pihak 2 akan dicatat. Afiliasi aktor adalah identitas umum aktor berdasarkan perannya dalam insiden. Setiap individu bisa memiliki lebih dari satu identitas atau afiliasi: seseorang berafiliasi pada sebuah serikat buruh dan bisa juga berafiliasi pada partai politik tertentu, berasal dari suku tertentu, dan memeluk agama tertentu. Tetapi, dalam insiden yang dikoding akan dipakai afiliasi yang sesuai dengan kapasitasnya dalam insiden. Misalnya, jika insiden tersebut berkaitan dengan demonstrasi buruh maka kita memakai afiliasinya pada serikat buruh.

Kode Pada Data Mantah	Daftar Aktor	Keterangan
3	Milisi	Afiliasi aktor dengan organisasi atau kelompok yang bersenjata
4	Warga	Afiliasi aktor hanya diketahui sebagai warga atau masyarakat biasa
5	Pemerintah	Afiliasi aktor dengan pemerintah (lembaga atau orang) selain aparat keamanan
6	Lembaga Pemilihan	Afiliasi aktor dengan lembaga pemerintah terkait pemilihan di tingkat nasional maupun lokal
7	LSM Asing	Afiliasi aktor dengan organisasi bantuan kemanusian asing/LSM internasional
8	LSM Indonesia	Afiliasi aktor dengan organisasi bantuan kemanusian lokal/LSM lokal
9	Swasta	Afiliasi aktor dengan perusahaan, kontraktor, toko, guru sekolah swasta dll.
10	Politik	Afiliasi dengan partai politik sebagai pendukung, anggota, calon atau pemimpin
11	Agama	Afiliasi dengan kelompok agama tertentu termasuk ormas agama
12	Kelompok Buruh	Afiliasi dengan serikat buruh / kelompok pekerja (formal maupun informal)
13	Ormas (Sekular)	Afiliasi dengan ormas yang tidak merupakan ormas agama atau serikat buruh/pekerja
14	TNI	Anggota Tentara Nasional Indonesia
15	Polisi	Anggota Polri di tingkat nasional maupun lokal (selain Brimob)
16	Brimob	Anggota Brimob Polri
17	Kelompok Separatis	Afiliasi dengan kelompok separatis yang berupaya memisahkan diri dari NKRI
18	Pelajar/Mahasiswa	Siswa sekolah/mahasiswa perguruan tinggi
19	Aparat Keamanan (jenis tidak jelas)	Anggota aparat keamanan formal tetapi jenis kesatuannya tidak diketahui
1	Tidak jelas	Afiliasi aktor tidak jelas/tidak diketahui
2	Lainnya	Afiliasi aktor selain yang ada dalam daftar SNPK

Intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menghentikan kekerasan dalam satu insiden. Misalnya, jika ada kerusuhan antar-penduduk kampung, dan polisi datang ke tempat kejadian, membubarkan kerusuhan dan menangkap beberapa orang, ini adalah sebuah intervensi. Di sini insidennya adalah kerusuhan dan intervensi dilakukan oleh polisi. Dalam sistem SNPK informasi tentang sebanyak dua upaya intervensi (penghentian kekerasan) bisa direkam. Informasi tersebut merupakan:

• a. Pengintervensi: Adalah afiliasi pihak (orang atau kelompok) yang berupaya untuk menghentikan kekerasan dalam satu insiden. Supaya informasi tentang afiliasi pengintervensi bisa dicatat dengan cara yang standar, sistem SNPK mengunakan daftar pengintervensi di mana terdapat kategori-kategori orang yang melakukan intervensi.

• b. Hasil Intervensi: Hasil dari sebuah intervensi adalah akibat dari upaya penghentian kekerasan yang dilakukan oleh pengintervensi. Hasil tersebut dicatat menurut daftar hasil intervensi.

Penting untuk diketahui bahwa sering ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak polisi, toko sipil ataupun pemerintah setelah terjadi kekerasan. Kini, upaya upaya tersebut tidak dapat dicatat dalam sistem SNPK.

Kode Pada Data Mantah	Daftar Peng-intervensi	Keterangan
3	Sipil	Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh tokoh/anggota masayrakat sipil
4	TNI	Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia
5	Polisi	Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh anggota Polri di tingkat nasional maupun lokal (selain Brimob)
6	Brimob	Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh anggota Brimob Polri
7	Aparat Keamanan (jenis tidak jelas)	Ada upaya penghentian kekerasan dilakukan oleh anggota aparat keamanan yang formal tetapi jenis aparat tidak diketahui
0	Tidak ada	Tidak ada upaya penghentian kekerasan
1	Tidak jelas	Ada upaya penghentian kekerasan tetapi tidak jelas siapa melakukannya
2	Lainnya (sebutkan)	Ada upaya penghentian kekerasan oleh aktor yang memiliki afiliasi selain yang ada di daftar SNPK

Kode Pada Data Mantah	Daftar Hasil Intervensi	Keterangan
3	Tidak Berhasil: tidak datang	Dihubungi tapi tidak datang
4	Tidak Berhasil: terlambat	Dihubungi tetapi datang terlambat
5	Tidak Berhasil: tidak bertindak	Datang pada saat kejadian tetapi tidak campur tangan
6	Tidak Berhasil: tetapi berusaha	Datang pada saat kejadian, berusaha untuk menengahi, tetapi tidak berhasil
7	Berhasil: tapi tidak menangkap	Datang, berhasil menengahi untuk menghentikan kekerasan, tapi tidak menangkap
8	Berhasil: dan menangkap pihak pelaku	Datang, berhasil menengahi untuk menghentikan kekerasan, dan menangkap pihak yang terlibat
9	Berhasil: dan mengamankan korban	Datang, berhasil menengahi untuk menghentikan kekerasan dan mengamankan/menangkap korban (bukan pelaku) dari tindak kekerasan
10	Tidak berhasil: kekerasan meluas	Datang dan kemudian kekerasan malah menjadi lebih parah
0	Tidak ada	Tidak ada upaya penghentian kekerasan
1	Tidak jelas	Ada upaya penghentian kekerasan tetapi hasilnya tidak jelas
2	Lainnya (sebutkan)	Ada upaya penghentian kekerasan tetapi hasilnya selain kode di daftar SNPK

Senjata yang digunakan dalam suatu insiden kekerasan

Kode Pada Data Mantah	Daftar Senjata	Keterangan
3	Senjata tumpul	Tongkat/batu/benda tumpul lainnya. Contoh: botol,kayu,besi,bangku,linggis atau obeng yang digunakan untuk memukul dll.
4	Senjata tajam	Pisau/tombak/senjata tajam lainnya, Contoh: botol kaca yang sudah dipecahkan dan digunakan untuk menusuk, obeng yang digunakan untuk menusuk dll.
5	Senjata api organik	Senjata api organik
6	Bahan Peledak	Molotov/granat/bom
7	Senjata api rakitan	Senjata api rakitan
8	Api	Api untuk membakar
0	Tidak ada	Tidak ada yang digunakan
1	Tidak jelas	Senjata digunakan tapi jenis tidak jelas
2	Lainnya	Senjata Lainnya

Dampak kekerasan yang direkam dalam database SNPK adalah dampak fisik yang terjadi akibat dari insiden kekerasan

Dampak		Informasi yang direkam
Tewas	Jumlah orang yang meninggal dunia akibat dari kekerasan.	Jumlah korban tewas dari setiap insiden dan jumlah perempuan di antaranya jika dilaporkan.
Cedera	Jumlah orang yang kena luka fisik akibat kekerasan yang menyebabkan babak belur, pingsan, patah tulang atau memerlukan perawatan di rumah sakit.	Jumlah korban cedera dari setiap insiden dan jumlah perempuan di antaranya jika dilaporkan.
Diperkosa	Jumlah orang (termasuk perempuan, laki-laki dan anak) yang diperkosa/dicabuli dalam satu insiden.	Jumlah korban pemerkosaan dari setiap insiden dan jumlah perempuan di antaranya jika dilaporkan.
Diculik	Jumlah orang yang diculik atau disandera dengan paksa.	Jumlah korban penculikan dari setiap insiden dan jumlah perempuan di antaranya jika dilaporkan.
Bangunan Rusak	Jumlah bangunan yang rusak akibat kekerasan dalam bentuk kebakaran, perusakkan berat, pecah kaca dan rusak pintu.	Jumlah bangunan dari setiap insiden kekerasan dan jumlah bangunan yang hancur (tidak bisa digunakan lagi) di antaranya.